Dinas PUBMTR Sumatera Selatan

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan asas :

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
efisiensi;
efektifitas;
pembagian habis tugas;
rentang kendali;
tata kerja yang jelas; dan
fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(2) Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan susunan sebagai berikut:

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
Inspektorat Daerah Provinsi merupakan Inspektorat Tipe A;
Dinas Daerah Provinsi terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang;

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum dan tata ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang.

(2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Gubernur melalui Sekretaris Daerah.